JAKARTA, 12 Oktober 2024 - Mayjen TNI Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., M.H., (GSC), CIQaR., CIQnR., M.O.S., M.C.E., CIMMR., memberikan kuliah secara langsung tentang "Pengantar Politik Hukum" di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka ini mengeksplorasi hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta dampaknya terhadap pembentukan kebijakan di Indonesia. Kuliah ini menghadirkan analisis mendalam tentang dinamika politik yang memengaruhi proses legislasi dan penegakan hukum di berbagai konteks.

Topik Bahasan Utama: Peran Kekuasaan dalam Pembentukan Hukum

Dalam kuliah tersebut, Mayjen TNI Dr. Budi Pramono menyoroti konsep-konsep penting seperti peran kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam proses pembentukan hukum. Dengan merujuk pada teori-teori dari Max Weber dan Karl Marx, beliau menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan status quo di masyarakat. Pemahaman ini penting untuk melihat bagaimana hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan tertentu.

Perspektif Politik dalam Proses Legislasi

Materi yang dibahas juga mencakup pandangan dari Daniel S. Lev dan Robert Morrison MacIver, yang menyoroti bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan politik. Lev menekankan bahwa hukum sering digunakan sebagai alat politik yang sangat bergantung pada dinamika kekuasaan, sementara MacIver menunjukkan pentingnya batasan konstitusional dalam menggunakan hukum sebagai alat politik. Proses legislasi melibatkan negosiasi berbagai kepentingan, termasuk aktor politik, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan, yang pada akhirnya menentukan bagaimana hukum diterapkan.

Studi Kasus di Indonesia: Dinamika Politik Hukum dalam Kasus Ahok dan Perppu Ormas

Untuk memberikan pemahaman yang lebih praktis, Mayjen TNI Dr. Budi Pramono membahas dua studi kasus viral di Indonesia: Kasus Ahok terkait penistaan agama (2016-2017) dan penetapan Perppu Ormas (2017). Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan politik dan sosial dapat memengaruhi proses hukum dan kebijakan negara. Kasus Ahok memperlihatkan bagaimana tekanan massa dan opini publik dapat memperumit proses hukum, sementara Perppu Ormas menyoroti upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan ideologi negara meskipun mendapat banyak kritik dari masyarakat.

Pentingnya Prinsip HAM dan Transparansi dalam Penegakan Hukum

Mayjen TNI Dr. Budi Pramono juga menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap proses legislasi dan penegakan hukum. Dalam kuliah ini, beliau menjelaskan bahwa sistem peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, reformasi hukum perlu dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan dinamika sosial dan politik yang berubah, seperti upaya untuk memberantas korupsi.

Kesimpulan: Membangun Pemahaman Mendalam tentang Hukum dan Politik

Kuliah ini memberikan wawasan penting bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer tentang bagaimana hukum dan politik saling berinteraksi dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan pemahaman ini, diharapkan para mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di lapangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum yang adil dan mempertahankan stabilitas politik. Mayjen TNI Dr. Budi Pramono berhasil memberikan pemahaman tentang interaksi antara hukum, kekuasaan, dan keadilan dalam konteks negara demokrasi modern.***(Red)